Bawa 7 point tuntutan, Aliansi Lampung Memanggil Gelar Aksi di Kantor DPRD.

Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Lampung Memanggil menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD dan Pemprov Lampung pada Rabu, (13/4). Masa aksi ingin mendesak masuk kedalam halaman kantor namun terhalang kawat berduri yang dipasang oleh aparat kepolisian.

Perwakilan berbagai elemen dari perguruan tinggi se-Lampung tersebut bergantian untuk berorasi guna menyuarakan tuntutan mereka.

Dalam tuntutannya, mahasiswa menolak kenaikan harga BBM dan menuntut pemulihan dari krisis energi yang sedang berlangsung, menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok, mewujudkan reforma agraria, mencabut UU Cipta Kerja, Menuntut akan kemudahan akses kesehatan, pendidikan gratis, serta stop kriminalisasi terhadap aktivis gerakan rakyat dan mahasiswa.

Menyikapi hal tersebut, Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung, Mingrum Gumay menemui para demonstran di pintu masuk kawasan kantor Gubernur, dan meminta kepada para aparat untuk menyingkirkan barikade kawat berduri. Gubernur dan para pengunjuk rasa dari Aliansi Lampung Memanggil pun menjalani diskusi terkait dengan berbagai tuntutan mereka.

Setelah berdiskusi dan bernegosiasi, Gubernur Lampung dan Ketua DPRD provinsi Lampung menyepakati dan siap untuk mengakomodir tuntutan dari para mahasiswa.

Meskipun aksi ini mendapat sambutan baik dari pihak pemerintah, koordinator Aksi Aliansi Lampung Memanggil, Tomi Pasha mengatakan jika pihaknya meminta agar pemerintah segera menindaklanjuti tuntutan yang telah disepakati.

"Jika tuntutan ini tidak ada tindak lanjut dalam tempo 3x24 jam, kami akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar," pungkasnya. (*/Nsf,Dy).